Fraksi- fraksi DPRD Melawi, menyorot kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi, terutama dalam penggunaan dan pelaksanaan pembangunan yang relatif merayap. Tujuh Fraksi di DPRD Melawi mempertanyakan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah tidak pernah melakukan koordinasi terhadap berbagai masalah dan pengalihan penggunaan dana yang telah ditetap dalam APBD 2008.
Seperti dipaparkan Fraksi PDS melalui juru bucara Agus Darius, SH, terdapat 15 persoalan yang diajukan kepada Pemkab. Diantaranya mempertanyakan anggaran dana bencana alam tahun 2008, hingga saat ini belum mengetahui realisasinya.
Padahal dalam pelaksanaan perlu dikoordinasi agar tepat sasaran. Sorotan keras Fraksi PDS terhadap pengalihan dana Adhock yang digunakan untuk pembangunan gedung stadion (GOR) sebesar Rp2 Miliar dan pembangunan rumah jabatan ketua DPRD sebesar Rp1 Miliar, padahal kedua kegiatan tersebut sudah dianggarkan.
Lebih lanjur Fraksi PDS mengkritik pelaksanaan proyek pembangunan yang masih banyak belum dikerjakan, sementara tahun anggaran berjalan tinggal beberapa bulan lagi. Selain itu, disinggung penggunaan anggaran yang tidak memperhatikan skala prioritas, seperti pembelian mobil pada kantor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB pada penggunaan dana DAK. Kemudian, PDS menyorot juga penggunaan dana yang kurang efektif dan efisien terhadap uang dokumen lelang dan kontrak. Tak ketinggalan menyorot pelayanan Rumah Sakit Daerah yang masih dikeluhkan.
Sedangkan Fraksi PAN yang ketuanya Drs.H.Syaparudin.HUM mengatakan agar seluruh elemen pemerintah Melawi dapat menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing, sehingga tidak ada yang wasit merangkap menjadi pemain.
Jika ini terjadi, Fraksi PAN berpendapat bertanda ada kehancuran yang akan menghadang. Selanjutnya, fraksi ini minta bahwa bentuk kegiatan yang sifatnya tidak genting dan memaksa dan dalam APBD murni sebelumnya tidak dianggarakan, supaya eksekutif tidak semaunya melaksanakan dan mengakomodir pada APBD perubahan, dan apabila harus dilakukan maka sebelumnya harus dikoordinasikan dengan pihak DPRD. Fraksi juga mempertanyakan pelayanan dan kontribusi perusahaan daerah PDAM selama ini belum memuaskan, sementara bantuan untuk PDAM, pada APBD murni dianggarkan Rp600 juta, tapi dalam Perubahan APBD ditambah sebesar Rp300 juta.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicara Yoab Lengket, S.Pd minta dalam perubahan dan anggaran harus tetap memprioritaskan pembangunan dibidang penyediaan lapangan kerja, kemiskinan, kebodohan,kesehatan dan infrastruktur. Untuk itu, fraksi Golkar minta penjelasan seputar pelaksanaan pembangunan serta kerusakan abutment sungai Ella Hilir akibat bencana banjir.
Pelayanan-pelayanan kemasyarakatan juga menjadi sorotan dan diminta agar eksekutif memperhatikannya dapat memeri teguran jika melalaikan tugas, termasuk juga langkah kongkret membantu masyarakat akibat krisis global yang melada dunia, yang terimbas perekonomian masyarakat terutama anjloknya harga karet.
Sumber : borneo-tribun.net 2008
Ditulis oleh Erm@n 
