Melawi Perlu Belajar dari Daerah Lain dalam Pembangunan

Nanga Pinoh, Lima tahun menjadi daerah otonom baru, Kabupaten Melawi masih harus banyak belajar dan mempertegas arah pembangunannya. Untuk itu berbagai elemen mendesak  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi melakukan konsultasi dengan staf ahli pusat dan konsultan ahli dari perguruan tinggi dalam pembangunan yang selama ini tak dilakukan.
Pendapat tersebut terungkap dalam diskusi yang dihadiri para pemuda dari berbagai elemen. Diskusi refleksi menjelang lima tahun pemekaran Kabupaten Melawi ini digelar Suar Intitute di Pusat Informasi (Pusinfo) Kehutanan Melawi. Selama ini, konsultasi staf ahli pemerintah pusat dan pelibatan konsultan ahli dari perguruan tinggi dinilai hanya sebatas untuk memenuhi syarat atau hanya basa-basi.
Refleksi ini bukan untuk mencari item-item pembangunan yang bermasalah, namun mencoba mencari akar masalah dari permasalahan yang muncul. Terkait mengenai pembangunan yang dilakukan selama ini, seluruh peserta mengaku kecewa. Mereka menilai berbeda dengan Kabupaten Sekadau, sampai saat ini daerah itu sering berkonsultasi dengan staf ahli pemerintah pusat tentang pelaksanaan menjalankan pemerintah di daerah baru. Bahkan, Kabupaten Sekadau sering berkonsultasi dengan perguruan tinggi. Masukan-masukan dari staf ahli dan  perguruan tinggi kemudian dilaksanakan dengan baik.
Daerah baru ibarat anak yang baru lahir. Jelas anak yang baru lahir masih belum tahu apa-apa. Jangankan berlari dan berjalan, bergerak saja harus dibantu. Anak kecil belum siap untuk dilepas agar anak tersebut bisa bergerak, berjalan dan berlari diperlukan bantuan dari orang lain. Begitu pula daerah pemekaran baru, perlu bimbingan agar berjalan dengan baik. Bimbingan tersebut tentunya dari pihak luar. Jika berjalan tanpa bantuan orang lain, maka jalan akan terseok-seok dan bisa dipastikan akan tumbang. Akibatnya, akan menimbulkan masalah baru.
Pemkab Melawi tidak mengundang konsultan pembangunan, tetapi konsultan bangunan. Yang namanya konsultan bangunan, pasti merekomendasikan bagaimana membuat bangunan sebanyak-banyaknya sehingga menguntungkan yang bersangkutan. Selain berkonsultasi dengan staf ahli pemerintah pusat dan melibatkan konsultan dari perguruan tinggi, pembangunan di Melawi harus mencontoh daerah pemekaran lain. Tidak perlu harus ke Pulau Jawa, daerah tetangga cukup, seperti Sekadau dan Sintang.
Dalam diskusi ini juga terungkap, Kabupaten Sekadau mampu memperoleh predikat terbaik se-Kalbar dan terbaik se Indonesia untuk pemekaran baru dalam hal akuntabilitas. Hal ini bukan karena elemen Pemkab Sekadau pintar, tetapi memanfaatkan orang ahli dari pusat.
Dalam diskusi ini juga terungkap, tidak ada kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan juga dianggap sebagai akar masalah pembangunan di Melawi menjadi kurang maksimal. Hal ini berakibat pada arah pembangunan Kabupaten Melawi menjadi tidak jelas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak difungsikan secara maksimal. Agar lebih baik, di Kabupaten Melawi perlu diterapkan prinsip-prinsip good government. Yakni mendorong terjadinya transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas atau pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. (aji)