Berbagai Upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam rangka menjaring CPNS yang berkwalitas. Salah satunya adalah Tes Kesehatan dengan alasan untuk memastikan para pelamar CPNS benar-benar bebas dari Narkoba, selain ganguan kesehatan lain.
Namun sayang disisi lain kebijakan ini semakin memberatkan para pelamar karena pemeriksaan kesehatan ini diarahkan ke klinik-klinik pribadi, ada apa dengan semua itu…..??? apakah ada kepentingan lain dibalik kebijakan tersebut.
Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya dari unit pelayanan kesehatan dalam perkrutan CPNS Kabupaten Melawi Menjadi sorotan, terlebih tes kesehatan tersebut justru diarahkan ke klinik-klinik tertentu.
Seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Melawi dalam harian equator online mengatakan “Surat keterangan bebas narkoba ini sangat memberatkan masyarakat. Di saat krisis saat seperti sekarang, kebijakan ini sangat memberatkan. Memperpanjang proses rekrutmen CPNS saja,” (www.equator-news.com). Beliau mengatakan kebijakan seperti ini hanya ada didaerah Kabupaten Melawi, sementara didaerah lain tidak langsung diminta. Beliau juga mengatakan mengapa sayarat untuk melamar CPNS di Melawi berbeda dengan daerah lain. Kalau perbedaan tersebut tidak memberatkan tidak masalah. Namun ini akan menambah biaya dan memperpanjang prosedur pelaksanaan saja. Ini namanya membuat pekerjaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan,” tegas Agus seraya menyayangkan tes tersebut diarahkan pada klinik pribadi.
Hal senada juga diungkapkan oleh wakil Ketua DPRD Melawi, Drs. Kluisen. Ia sangat kecewa dengan tes yang dilakukan di klinik pribadi. Kluisen mempertanyakan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Melawi menyediakan pelayanan tes kesehatan. “RSUD Melawi adalah milik Pemerintah Kabupaten Melawi, tapi peralatannya kalah dengan klinik pribadi. Sementara peralatan kesehatan setiap tahun masuk dalam APBD,” ulasnya.
Diterangkan Kluisen, jika tes narkoba dilakukan di RSUD Melawi, mungkin biayanya tidak terlalu mahal. Paling tidak lebih murah dibandingkan tes di klinik milik swasta.
“Kondisi ini adalah pelajaran bagi Pemkab Melawi. Selama ini anggaran untuk pengadaan alat kesehatan ternyata melupakan tes narkoba. Ternyata, selama ini belanja alat tidak sesuai dengan kebutuhan,” ulasnya.
Senada, Tokoh Pemuda Melawi Armin SP MM sangat menyesalkan adanya tes kesehatan yang membebani para pelamar. Dikatakan Armin, rekrutmen CPNS yang pendaftarannya dibuka pada tanggal 1-12 Desember 2009 merupakan pertaruhan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Melawi. Disatu sisi merupakan angin segar bagi sumber daya manusia Kabupaten Melawi untuk bisa menjadi CPNS. “Namun disisi lain, ada perasaan apakah benar rekrutmen CPNS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi kekwatiran berdasarkan kenyataan yang ada. Jangankan menjadi CPNS, menjadi tenaga honorer saja perlu berbagai cara,” ulasnya
Ditesakan Armin, isu uang pelicin yang ditepis Pemkab Melawi beberapa waktu lalu mengenai rekrutmen CPNS perlu pembuktian yang kongkrit dan konsisten. Apabila rekrutmen yang dilakukan hanya bersifat formalitas, maka produk CPNS-nya tidak bisa diandalkan. “Oleh karena itu, dalam rekrutmen ini, Pemkab Melawi harus memberikan ruang untuk berbagai stakeholder, masyarakat, ormas dan LSM untuk memantau proses rekrutmen tersebut. Mulai dari pendaftaran sampai pada proses pengumuman. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari sangkaan maupun dugaan dari berbagai kalangan mengenai isu KKN dalam rekrutmen CPNS tahun ini,” usul Armin.
Dikatakan Armin, hal ini menjadi perhatian karena kaitan antara kinerja organisasi pemerintah dengan sumber daya manusia dalam proses penyelenggaraan organisasi publik sesungguhnya bermuara pada kemampuan daerah untuk mempersiapkan jajaran birokrasinya. Tentunya dalam melaksanakan pelayanan publik secara optimal dan berdaya guna. Karena tegasnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi yang berbasis kemampuan daerah dengan memberikan pelayanan publik secara terpadu dan efektif. “Tanpa kesiapan sumber daya yang baik, maka pelayanan publik yang baik akan sulit dicapai. Oleh karena itu, rekrutmen CPNS Kabupaten Melawi tahun ini merupakan momentum yang baik untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna,” ulasnya. Sumber : www.equator-news.com
Kesimpulannya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Melawi telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perekrutan CPNS sesuai dengan aturan yang berlaku, namun sayang beberapa aturan justru memberatkan para pelamar CPNS. Pesan saya kepada pemerintah Kabupaten Melawi sesungguhnya suatu kebijakan akan mendapat sambutan hangat jika kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pernyataan sumbang oleh beberapa tokoh terkemuka di Kabupaten Melawi, ini mnenunjukan bahwa kebijakan yang dibuat tersebut masih perlu dikaji ulang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Ditulis oleh Erm@n 
