Penyebaran Guru di Melawi Tidak Merata

Nanga Pinoh, Penempatan guru di Kota Nanga Pinoh jauh lebih ramai dari daerah pedesaan. Mestinya guru hasil penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2008 harus ditugaskan di daerah pedesaan. Mereka yang di rekrutmen tahun 2008 harus mengisi kekurangan guru di berbagai daerah di Melawi, agar ada keseimbangan jumlah guru di pedalaman, tegas Ritaudin SE, anggota DPRD Melawi, Minggu (10/5). Di daerah pedesaan ada berapa sekolah yang memiliki tenaga pengajar satu atau dua guru saja. Diantaranya, SDN di Desa Landau Tumbun dan Mahikan. Tidak seimbangnya jumlah guru di kota dan desa membuat kualitas pendidikan kurang bermutu. Kualitas pendidikan di kota jauh lebih baik di bandingkan dengan di desa karena proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal. Banyak sekolah di desa hanya ditempati tiga guru saja. Bahkan ada yang hanya dihuni satu atau dua guru saja. Jelas proses belajar mengajar di sekolah tidak efektif, ungkapnya. Sementara sekolah di Kota Nanga Pinoh ditempatkan tujuh guru. Awalnya mereka ditempatkan di pedesaan. Namun, minta pindah lantaran tidak betah. Anehnya, ketika mengajukan pindah karena tidak betah dilayani oleh Dinas Pendidikan Melawi. Sementara penggantinya di desa tidak ada. Jelas sudah niat mengabdi sudah sirna dari guru yang bersangkutan. Mereka menjadi guru PNS hanya untuk mencari pekerjaan. Sementara rasa mengabdi kepada negara dan daerah sama sekali tidak ada, tegasnya. Legislator Partai Bintang Reformasi (PBR) itu menegaskan, apabila ada guru yang meminta untuk pindah, hendaknya tidak disetujui apapun alasannya. Kecuali masa kerjanya telah memenuhi syarat dan alasannya ikut suami. Itu juga harus ada pengganti di sekolah yang ditempatinya. Saat mereka melamar menjadi guru PNS, berarti mereka sudah siap mengabdi di mana saja ditempatkan, ungkap Ritaudin. Ritaudin menjelaskan, guru bisa pindah harus melalui pertimbangan bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Melawi. Sementara Dinas Pendidikan hanya sebatas memberi rekomendasi. Sementara kondisi yang terjadi saat ini, Dinas Pendidikan Cabang di kecamatan memiliki hak untuk memindahkan guru dengan alasan yang kurang tepat, ulasnya. Bupati harus bertindak tegas dan memberhentikan guru yang pindah tanpa sepengetahuan BKD. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Melawi. Mengapa kita harus takut memecat guru yang tidak mau mengabdi. Masih banyak yang mau mengabdi jadi guru, tegas Ritaudin. (aji)

Sumber : equator-online.com